TKDN Adalah: Aturan, Verifikasi, Syarat dan Cara Mendapatkannya

TKDN adalah singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri yaitu nilai besaran kandungan suatu barang atau jasa yang berasal dari dalam negeri yaitu Indonesia. Ketentuan TKDN biasanya merupakan hal yang wajib ada dalam kegiatan produksi yang terjadi pada sebuah perusahaan.

Banyak perusahaan di Indonesia yang membutuhkan impor barang untuk melaksanakan proses kegiatan produksi. Sebenarnya pemerintah ikut andil dalam mendorong berbagai kebutuhan barang produksi yang memang asli dalam negeri.

Sehingga pemerintah memberikan peraturan tentang TKDN pada setiap prosedur importir barang. Perusahaan akan diberikan sertifikat TKDN setelah dilakukan pengujian pada berbagai material yang diimport oleh lembaga inspeksi khusus.

Biasanya pemerintah akan menunjuk lembaga yang bertugas untuk melakukan inspeksi khusus, sebagai lembaga professional. Setelah mendapatkan sertifikat TKDN pemerintah akan memberikan kebebasan dan izin impor kepada perusahaan.

Aturan dari Pemerintah Terkait TKDN

Beberapa aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur diberlakukannya TKDN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018. Ditambah dengan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 2018.

Tertulis juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2018 mengenai Pemberdayaan Industri. Bahwa sebuah perusahaan industri wajib menggunakan komponen dan berbagai produk dalam negeri untuk menunjang kegiatan produksinya.

Penggunaan komponen industri yang diwajibkan adalah komponen atau material yang berasal dari lembaga pemerintah. Termasuk didalamnya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga lainnya yang mendapatkan dana hibah.

Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 juga menyebutkan ringkasnya bahwa pengadaan barang dan jasa wajib menggunakan produk dalam negeri. Dengan nilai TKDN yang dimiliki minimal 25%.

Dalam mengukur TKDN terdapat tim nasional khusus untuk menetapkan cara pengukuran didasarkan pada faktor produksi yang dilakukan perusahaan. Misalnya seperti material, biaya pabrik dan tenaga kerja.

Hukum dasar yang jelas membuat kepemilikan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri menjadi salah satu hal wajib yang harus dimiliki perusahaan. Jika perusahaan tidak mendapatkan sertifikasi kemungkinan perusahaan tidak bisa melakukan proses produksi.

Verifikasi TKDN yang Telah Direncanakan

Dalam mensukseskan program TKDN yang telah direncanakan pemerintah membuat berbagai regulasi agar setiap perusahaan dapat mengikuti aturan. Mulai dari proses verifikasi sampai penerbitan sertifikat TKDN dilaksanakan dengan ketat.

Pemerintah akan menghitung dan melakukan verifikasi pada nilai TKDN barang dan jasa beserta kuantitas manfaat perusahaan. Prosedur verifikasi diantaranya mulai dari produksi, penggunaan mesin, penggunaan tenaga kerja dan semua biaya.

Cara Mendapatkan Sertifikat TKDN

Sertifikat TKDN menjadi hal wajib Anda dapatkan karena sudah terdapat dasar hukum yang jelas dan mengatur TKDN dalam bisnis. Perusahaan yang tidak mengurus sertifikat TKDN akan sulit melakukan produksi, simak berikut cara mendapatkan sertifikat TKDN.

1. Melakukan Pengajuan Kepada Sertifikasi kepada Lembaga

Penerbitan TKDN dilakukan oleh lembaga independen khusus pilihan pemerintah. Anda harus melakukan pengajuan terlebih dahulu untuk mendapatkan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri.

2. Lembaga Melakukan Verifikasi Terhadap Berkas Pengajuan

Kemudian setelah menerima berkas pengajuan dari perusahaan lembaga berwenang akan melakukan verifikasi. Mulai dari pemeriksaan berkas dan memberikan revisi terhadap kekurangan berkas atau kesalahan pada berkas.

3. Survei Lapangan

Ketika semua berkas sudah lengkap tanpa ada revisi sepenuhnya, lembaga penguji akan melakukan survei lapangan. Kemudian lembaga berwenang akan membuat laporan hasil dari survei yang telah dilakukan.

4. Membuat laporan Survei Lapangan

Pelaporan hasil survei lapangan harus ditulis dengan rinci sesuai prosedur penerbitan sertifikat tingkat komponen dalam negeri. Laporan bisa menjadi awal untuk memutuskan hasil keputusan diterbitkan atau ditolaknya pengajuan sertifikasi.

5. Melakukan Input Draf

Selain melakukan pelaporan mengenai hasil survei lapangan, pejabat berwenang juga akan melakukan penginputan draf secara daring. Kegiatan ini dilakukan sesuai standar operasi prosedur penerbitan sertifikat.

6. Rapat Lembaga dengan Pusat P3DN

Untuk memberikan hasil keputusan yang adil dan maksimal, lembaga berwenang harus melakukan koordinasi dengan pusat P3DN. Pusat peningkatan penggunaan produksi dalam negeri kemudian akan melakukan rapat bersama lembaga.

7. Pengesahan dan Pencetakan Sertifikat

Setelah rapat diselesaikan dengan mufakat dan berhasil menentukan keputusan, pusat P3DN akan mengesahkan hasil akhir. Kemudian pusat akan melakukan pencetakan sertifikat tingkat komponen dalam negeri.

8. Penyerahan TKDN Kepada Lembaga

Sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang telah siap akan dikirimkan oleh pusat kepada lembaga berwenang. Untuk kemudian diserahkan kepada perusahan yang mengajukan sertifikasi.

9. Penyerahan Sertifikat Kepada Perusahaan

Akhirnya setelah melakukan pengajuan dan melewati berbagai prosedur panjang dalam mendapatkan sertifikat. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi akan mendapatkan TKDN melalui lembaga berwenang.

Syarat Pembuatan Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri Terbaru

Ada beberapa syarat yang harus dikumpulkan oleh perusahaan ketika mengajukan permohonan sertifikasi. Perusahaan tidak bisa melakukan pengajuan tanpa mengumpulkan beberapa syarat berkas berikut.

1. Akta Pendirian Perusahaan

Syarat pertamanya adalah akta berdirinya perusahaan, yang menjadi syarat wajib dalam berbagai pengajuan berkas apapun. Akta pendirian dapat menjadi bukti nyata bahwa perusahaan telah berdiri secara legal dan jelas terdaftar.

2. Akta Pengesahan Perusahaan

Akta pengesahan perusahaan juga menjadi syarat wajib yang akan menyatakan bahwa perusahaan memang telah sah berdasarkan hukum. Selain itu akta pengesahan dapat menjadi bukti nyata bahwa perusahaan telah terpercaya.

3. Tanda Daftar Perusahaan

Berkas ini digunakan untuk membuktikan bentuk perusahaan Anda, apakah dalam bentuk PT atau CV dan lainnya. Jika belum mempunyai TDP maka sebaiknya Anda segera melakukan pengurusan sertifikasi TDP.

4. Laporan Produksi 12 Bulan Terakhir

Berkas laporan ini juga menjadi hal penting dalam pemberkasan pengajuan sertifikasi. Berkas laporan ini dibutuhkan untuk mengetahui data lengkap mengenai hasil produksi, penggunaan material dan data lainnya.

Selain melakukan prosedur pembuatan dan pengajuan sertifikat TKDN secara mandiri, perusahaan juga bisa menggunakan jasa professional. Sertifikasi TKDN adalah syarat utama dalam proses importir.